Jakarta — Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh unggahan yang menyebutkan bahwa Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, masuk dalam daftar buronan Kejaksaan Agung. Informasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang mempertanyakan kebenarannya.
Menanggapi kabar tersebut, Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi resmi. Melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, dijelaskan bahwa Nadiem tidak pernah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus apapun yang tengah ditangani pihak Kejaksaan.
“Kami tidak pernah menetapkan Nadiem sebagai buronan. Informasi itu sepenuhnya tidak berdasar,” ungkap Harli saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (31/5).
Isu ini awalnya berasal dari video yang menyebar cepat di berbagai platform digital. Dalam narasi yang dibangun, disebutkan bahwa Kejaksaan melakukan penggeledahan di tempat tinggal Nadiem dan menemukan sejumlah bukti terkait korupsi pengadaan perangkat elektronik. Namun, faktanya, penggeledahan tersebut dilakukan di unit apartemen milik mantan staf khusus kementerian, bukan Nadiem.
“Lokasi yang kami datangi bukan milik beliau, tetapi milik individu lain yang masih diperiksa sebagai saksi,” tambah Harli.
Saat ini, Kejaksaan memang sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop di lingkungan Kementerian Pendidikan. Proses penyelidikan melibatkan pemeriksaan terhadap banyak pihak, namun belum ada penetapan tersangka maupun nama-nama yang dimasukkan dalam DPO.
Pihak Kejaksaan juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi kabar yang tersebar di dunia maya. Masyarakat diimbau untuk menunggu keterangan resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum jelas sumbernya.
“Kami mengajak semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ini penting agar tidak menyesatkan publik,” tutup Harli.
Tinggalkan Balasan